Reshuffle kabinet Republik Indonesia, yang tak kunjung diumumkan Presiden, telah diperbincangkan belakangan ini. Menjelang perombakan tersebut, perwakilan dari semua partai-partai politik (parpol) mencoba peruntungan untuk memengaruhi keputusan Presiden, dengan pertemuan tertutup yang diadakan beberapa hari terakhir ini, walaupun pada akhirnya itu hak prerogatif presiden untuk menuntukan siapa akan diangkat ke kabinet. Sementara, sebagaimana bisa diharapkan dalam demokrasi seperti Indonesia, isu ini diamati oleh pers yang menciptakan banyak spekulasi. Perbincangan-perbincangan ini mengemukakan pertanyaan-pertanyaan penting mengenai hubungan antara eksekutif dan parpol di Indonesia dan apa sebaiknya peran mereka masing-masing.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang dikutip setelah shalat di masjid hari Jumat (4/5), pergantian kabinet tersebut menanggapi masalah kinerja pemerintah dan bukan masalah politik. Menjaga kinerja eksekutif dan pemerintah merupakan salah satu tugas terpenting untuk posisi presiden pada umumnya. Presiden seharusnya memastikan bahwa baik orang paling unggul yang diangkat ke kabinet maupun menteri-menteri harus menunjukkan kinerja bagus selama mereka menjabat. Upaya-upaya ini sebaiknya ditujukan terhadap perwujudan program presiden dan kabinet, yang pada akhirnya seharusnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Eksekutif ini akan dinilai oleh antara lain masyarakat dan pengamat-pengamat, berpedoman pada apakah perjanjian mereka dan program tersebut diwujudkan atau tidak, sebagaimana diajukan pada masa awal jabatan mereka.

Meskipun memilih kabinet adalah hak prerogatif presiden dan kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan kinerja kabinet, peran penting parpol dalam proses pembentukan atau perombakan kabinet juga sangat penting. Parpol merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan karena melalui perwakilannya di DPR mereka mewakili kemauan masyarakat yang diungkapkan pada pemilu. Oleh karena itu, Presiden seharusnya mendengarkan pendapat dan permintaan dari parpol dengan cara yang sesuai dengan sebarapa besar perolehan suara, atau angka kursi yang dimiliki mereka masing-masing. Pada saat sama, harus diakui bahwa parpol seharusnya merupakan satu-satunya sumber pendapat yang diandalkan presiden dalam proses pembentukan kabinet (mudah-mudahan beliau juga akan mancapai pandangan di luar sistem politik).

Sebagaimana terlihat dari pengalaman minggu terakhir ini, ada beberapa kendala yang membentur pelaksanaan sistem ideal yang digambarkan di atas. Terutama perombakan kabinet tidak cukup jernih atau transparan, sehingga masyarakat memang patut mencurigai pengaruh dan peran parpol. Konsultasi Presiden dengan parpol dilakukan sedemikian rupa sehingga kepentingan parpol dan alasan mereka untuk mendukung calon-calon tertentu untuk jabatan kabinet, menjadi kurang terbuka. Terlepas dari kekurang jelasan, yang juga menjadi masalah adalah kekurangan evaluasi objektif terhadap kinerja menteri-menteri selama jabatan mereka. Salah satu alasannya adalah persepsi yang muncul bahwa parpol dan eksekutif tidak memperhatikan kinerja kabinet dan mereka lebih berfokus pada pembentukan kabinet dan kepentingan-kepentingan mereka.

Ada dua tindakan yang bisa diadopsi guna meningkatkan baik kinerja kabinet maupun persepsi masyarakat terhadap parpol, eksekutif dan hubungan antara keduanya. Yang pertama adalah sistem kinerja untuk semua anggota kabinet, seperti yang lain, bisa mencatat standar terpenting dan kinerja yang harus dicapai dan dipatuhi oleh menteri-menteri, dan pelanggaran atas ‘Code’ ini bisa menjadi alasan untuk menteri dikeluarkan dari kabinet. Tindakan kedua adalah sistem lebih objektif, mungkin melibatkan parpol untuk menyetujui calon-calon yang diangkat ke kabinet oleh presiden. Proses seperti ini, yang juga diadakan di Amerika Serikat untuk semua orang yang diusulkan oleh presiden di sana, membuka proses pembentukan kabinet dan membantu mencegah keadaan di mana presiden berselingkuh dengan beberapa partai atau orang tertentu.